Perkembangan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (RDUPT) yang sangat mengesankan selama ini menimbulkan banyak tanda Tanya. Sampai akhir 2009 ada 37 RDUPT beredar di pasar dengan asset under management (AUM) IDR20 triliun. Menurut lembaga riset reksa dana Infovesta Utama jumlah RDUPT bertambah menjadi 52 dengan AUM IDR36 triliun pada April 2010.

Kinerja RDUPT tersebut sangat fenomenal mengingat produk ini baru dikenal sejak keluarnya Peraturan Bapepam-LK Nomor IV.C.5 pada 14 Februari 2008. Bandingkan kinerja RDUPT ini dengan kinerja Reksa Dana Indeks (RDI) dan Exchange Traded Fund (ETF) yang muncul tiga dan dua lebih awal. Hanya ada dua RDI dan dua ETF sampai Desember 2009 dengan AUM gabungan IDR964,65 miliar.

Kinerja RDUPT tersebut menyimpang dari pemahaman pelaku industri bahwa pemodal di Indonesia bukan bertipe risk taker. Mengacu ke Peraturan IV.C.5, jelas RDUPT dirancang untuk nasabah berprofil risiko tinggi. Peraturan IV.C.5 mendefinisikan RDUPT sebagai: wadah untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan manajer investasi pada portofolio efek. Pemodal professional didefinisikan sebagai pemodal yang mampu membeli dan menganalisis RDUPT. Peraturan menetapkan “nilai per unit penyertaan (UP) RDUPT sebesar IDR5 miliar atau USD500 ribu kalau berdenominasi dolar US atau EUR500 ribu kalau berberdenominasi euro. UP RDUPT tidak boleh dijual melalui penawaran umum dan tidak boleh dimiliki 50 pihak atau lebih.

Peraturan tidak membatasi definisi efek apakah efek perusahaan public maupun perusahaan tertutup. Peraturan juga tidak mengatur strategi alokasi aktiva RDUPT sehingga potensi risiko bisa sangat tinggi. Oleh karena itu, pengelola RDUPT harus besertifikat Chartered Financial Analyst (CFA) atau wakil manajer investasi yang telah mengelola portofolio efek paling kurang lima tahun.
Penentuan NAB RDUPT tidak wajib tunduk pada Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar yang berlaku untuk reksa dana konvensional. Peraruran IV.C.5 hanya mewajibkan Manajer Investasi menghitung NAB RDUPT setiap tiga bulan. Ini berbeda dengan reksa dana konvensional yang harus menghitung dan megumumkan NAB/UP setiap hari atau reksa dana non-konvensional sebulan sekali.

Penerapan metode valuasi aktiva RDUPT perlu mendapat perhatian, khususnya mengingat pengalaman pada 2005 dan sebelumnya. Selama periode itu, banyak Manajer Investasi memberi valuasi obligasi dalam portofolio reksa dana kelolaanya sesuai kepentingan mereka. Mereka cenderung memberi nilai tinggi untuk obligasi yang dipegangnya dengan harapan NAB reksa dana kelolaannya juga tinggi sehingga menarik minat pemodal. Kecenderungan memberi nilai tinggi inilah yang membuat penurunan harga obligasi pada 2005 tampak sangat tajam dan menyulut crash reksa dana pada September 2005. Metode valuasi ini memang problematik di negara mana saja. Sebagai gambaran Bapepam-LK menerbitkan Peraturan tentang valuasi pada 1996, dan merevisinya pada 1997, 2004, dan pada 2008. Saat ini Bapepam-LK sedang merevisi lagi peraturan tersebut.

Kegagalan KPD

Beberapa fund manager mengatakan RDUPT memiliki prospek bagus karena dapat dimanfaatkan sebagai sarana penghimpunan dana masyarakat untuk membiayai proyek infrastruktur. Tetapi benarkah RDUPT yang ada sekarang berinvestasi di proyek infrastrukur? Namun penulis skeptis dengan pandangan ini karena sedikitnya dua hal.

Pertama, tidak ada lonjakan AUM reksa dana yang mencerminkan lonjakan AUM RDUPT. Laporan Tahunan Bapepam-LK 2008 menyebut ada 36 RDUPT, tetapi di kolom NAB dan unit beredar berisi “not available”. Laporan bulanan Bapepam-LK pada Januari 2010 menyebutkan semua tipe reksa dana, kecuali RDUPT.

Kedua, ada bisik-bisik di antara pelaku pasar bahwa banyak RDUPT dibentuk untuk menyelamatkan kontrak pengelolaan dana (KPD) selama krisis pasar modal 2008- 2009. Pada waktu itu harga saham dan obligasi turun tajam, bursa efek sempat disuspensi, Bapepam-LK menutup akses public ke e-monitoring dan mengeluarkan kebijakan kelonggaran pengelolaan reksa dana. Pada periode ini banyak KPD, yang gagal dan mendapat pemberitaan luas seperti KPD kelolaan PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, KPD kelolaan PT PNM Investment Management dan KPD kelolaan PT Optima Kharya Asset Management.

Salah satu sumber kegagalan KPD adalah transaksi repo saham – yang mirip gadai saham -- dengan pemegang saham perusahaan di Grup Bakrie. Selama masa krisis tersebut, pemegang saham Grup Bakrie ini gagal memenuhi kewajibannya kepada KPD. Kemungkinan besar, pemegang saham mayoritas Grup Bakrie gagal melakukan refinancing karena harga saham yang di-repokan- merosot jauh di bawah nilai agunan.

Ketika harga saham, yang menjadi kolateral dalam transaksi repo, turun tajam, maka penggadai maupun KPD jelas menderita kerugian. Mereka kemudian bersepakat untuk menyembunyikan potential loss atas saham tersebut dengan mengubah KPD menjadi RDUPT guna memanfaatkan Peraturan IV.C.5, khususnya dalam kaitannya dengan metode valuasi efek dan kewajiban pelaporan yang hanya tiga bulan sekali. Dalam RDUPT hasil restrukturisasi KPD ini, saham yang harganya turun tajam misalnya menjadi IDR2.000 bisa dibukukan IDR4.000 atau bahkan IDR6.000 seperti sebelum krisis.

Pelaku pasar menyebut RDUPT sebagai produk yang di luar negeri disebut private equity fund (PEF), yang oleh Michel Fleuriet dalam bukunya, Investment Bank Explained (2008), adalah “dana kolektif yang dikelola secara aktif untuk tujuan investasi ekuiti langsung di perusahaan swasta dan nantinya akan dijual terutama ketika perusahaan tersebut go public. Bank investasi mengelola PEF karena menghasilkan komisi manajemen bagus, sekitar 2% dari aktiva setiap tahun. Menurut Fleuriet, di US, Private equity fund merupakan varian dari hedge fund. Kedua fund ini masuk kategori private investment fund yang tidak diatur dan diawasi oleh otoritas pasar modal US, Securities and Exchange Commission (SEC). Kedua dana kolektif (pool of fund) tersebut dipasarkan secara terbatas ke accredited investor, yakni pemodal dengan nilai kekayaan bersih dan kecanggihan tinggi.

Dari pertimbangan ini, mestinya Bapepam mengatatur KPD terlebih dahulu sebelum mengatur RDUPT. Karena nilai minimum investasi di KPD bisa beberapa ratus juta, jauh lebih kecil daripada nilai investasi minimum di RDUPT sebesar IDR5 miliar. Karena inikah Bapepam-LK saat ini sedang merevisi perarutan IV.C.5 sebagaimana dinyatakan Kepala Biro Pengelolaan Investasi Bapepam-LK Djoko Hendratto pada awal 2010?